Friday, December 14, 2018
Home > Hukum > Soal Potong Gaji ASN Untuk Zakat, Harus Transparan dan Akuntabel
Hukum

Soal Potong Gaji ASN Untuk Zakat, Harus Transparan dan Akuntabel

WACANA pemerintah untuk mengumpulkan zakat penghasilan dari para Aparatur Sipil Negara (ASN) menuai pro dan kontra. Meski Menteri Agama menegaskan bahwa itu hanya bersifat himbauan dan bagi mereka yang berkeberatan boleh menolak, akan tetapi isu ini sudah berkembang demikian jauh sampai-sampai ada tuduhan miring soal pemerintah yg memaksakan hukum agama ke dalam hukum negara.

Ada lebih dari empat juta ASN di Indonesia, bila terkumpul dana zakat dari mereka saja nilainya bisa lebih dari Rp200 triliun per tahun. Sungguh jumlah uang yang tidak sedikit. Tak heran ada kecurigaan soal penggunaan dana itu. Apa iya untuk kemaslahatan umat, jangan-jangan untuk hal lain.

Tapi soal zakat yang dikelola pemerintah ini sesungguhnya bukan hal yang baru. Sejak kepemimpinan Presiden kedua RI M. Soeharto kebijakan terkait zakat pernah juga dibuat. Bahkan saat itu masyarakat bisa mengirim uang melalui wesel atau bank langsung ke rekening pribadi Presiden Suharto. Catat, ke rekening pribadi.

Lewat keputusan yang dibuat dalam bentuk Pengumuman Presiden RI No. 1 tahun 1968 menyebutkan bahwa masyarakat dapat mengirimkan zakat, derma atau sedekahnya kepada Presiden Soeharto pribadi melalui antara lain pos wesel yang dialamatkan langsung kepada presiden, juga ke no rekening pribadi Soeharto di bank BNI dan rekening pos dan giro juga atas nama Soeharto.

Dalam buku Jejak Langkah Pak Harto 28 Maret 1968-23 Maret 1973 yang ditulis oleh G. Dwipayana dan Nazarudin Sjamsuddin disebutkan terbitnya peraturan tersebut merupakan bukti keseriusan Presiden Soeharto dalam menghimpun zakat yang sebelumnya disampaikan dalam Peringatan Isra Mikraj di Istana Negara 26 Oktober 1968. Aturan tersebut dibuat kala itu dalam rangka memperlancar pengumpulan zakat.

Tidak ada protes waktu itu. Padahal sulit untuk melacak dana zakat yang dikumpulkan ke rekening pribadi Presiden Suharto. Tidak ada laporan mengenai pengelolaan dan pemanfaatannya. Pertanggung jawabannya pun tidak jelas kemana.

Bayangkan kalau hal yang dilakukan Presiden Soeharto terjadi sekarang. Presiden Jokowi minta dana zakat dan sedekah masyarakat dan dimasukkan ke rekening pribadinya. Jangankan didukung, bisa-bisa Jokowi dimakzulkan.

Sekarang, wacana zakat yang ditarik dari ASN lebih transparan, yakni disalurkan langsung ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) lembaga satu-satunya yang dibentuk pemerintah untuk menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq dan sedekah pada tingkat nasional.

BAZNAS adalah lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Jadi jelas ada pertanggung jawabannya atau akuntabel.

Dananya pun digunakan untuk kemashlahatan umat. Membantu kaum miskin dan duafa yang jumlahnya masih besar. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pada September 2017, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 26,58 juta orang atau 10,12 persen dari jumlah total penduduk.

Bila dana terkumpul sampai Rp200 triliun tentu sangat membantu mengentaskan kemiskinan karena sejatinya tujuan utama zakat adalah membantu orang miskin.

Jadi asal transparan dan akuntabel, mengapa tidak?

Oleh Fairuz Husaini

 

Tinggalkan Komentar