Friday, December 14, 2018
Home > Politik > SBY disebut dalam kasus E-KTP, AHY dan Demokrat Bisa Terbelit pada 2019
Politik

SBY disebut dalam kasus E-KTP, AHY dan Demokrat Bisa Terbelit pada 2019

DISEBUTNYA nama presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam sidang kasus korupsi proyek E KTP sungguh mengejutkan publik. Bagaimana tidak, selama ini tokoh sentral dalam kasus korupsi yang merugikan negara sebesar lebih dari Rp2,3 triliun itu adalah Setya Novanto, mantan Ketua DPR RI dan Ketua Umum Golkar. Tiba-tiba muncul nama SBY yang tak kalah besar, seorang Presiden sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat.

Adalah Mirwan Amir, politisi partai Demokrat yang menyebut SBY berada di balik proyek E KTP. Dalam persidangan kasus korupsi e-KTP, dengan terdakwa Setya Novanto, Mirwan yang waktu itu menjadi Ketua Badan Anggaran DPR menemui SBY di kediamannya di Cikeas. Menurut Mirwan, Presiden SBY saat itu mengetahui betul perihal proyek e-KTP yang bermasalah, namun tetap melanjutkannya.

Keterangan Mirwan dalam persidangan itu kemudian diungkapkan oleh pengacara Setya Novanto, Firman Wijaya dalam keterangannya kepada wartawan di luar sidang. Jutaan mata melihat tontonan di televisi, membaca berita di surat kabar dan media online. Keterangan seorang pengacara tentang sebuah fakta di persidangan yang masih berlanjut. Fakta persidangan yang belum tentu benar tapi sudah menyebar sebagai informasi yang mengatakan bahwa SBY seolah-olah terlibat dalam kasus korupsi yang masih terus dikembangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Jelas ini sangat merugikan SBY sekaligus partai Demokrat. Tak heran, SBY tidak hanya membantah lewat keterangan pers yang dilakukan di kantor Partai Demokrat, tapi dia juga melaporkan Firman Wijaya ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan fitnah dan pencemaran nama baik di depan publik melalui media, atau melanggar UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). SBY juga menduga ada rekayasa politik yang ingin mengaitkan dirinya dengan kasus korupsi E-KTP.

Memang nama SBY bukan kali ini saja disebut-sebut “terlibat” dalam sejumlah kasus korupsi. Dalam beberapa kasus korupsi yang bahkan melibatkan partai Demokrat, namanya juga disebut baik dalam sidang maupun di luar sidang.

Misalnya, dalam kasus korupsi alat pengadaan kesehatan rumah Sakit Universitas Udayana Bali, nama SBY disebut langsung oleh mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin yang diperiksa sebagai saksi dengan tersangka Marisi Matondang, Direktur Mahkota Negara yang merupakan anak perusahaan dari Permai Grup. Nazaruddin disebut-sebut sebagai pemilik dari Permai Grup.

Nazaruddin menyebut bahwa proyek di Universitas Udayana senilai Rp16 miliar tersebut adalah proyek Ketua Umum Partai Demokrat waktu itu, Anas Urbaningrum. Bahkan dia mengatakan bahwa uang dari proyek tersebut dipakai untuk biaya pencalonan Susilo Bambang Yudhoyono pada saat Pemilihan Presiden 2009 dimana SBY maju untuk yang kedua kalinya.

Nama SBY bahkan beberapa kali disebut oleh Nazaruddin dalam kasus suap pembangunan Wisma Atlet Sea Games di Hambalang, Jawa Barat. Nazaruddin yang menjadi terdakwa dalam kasus tersebut dalam nota keberatannya menyebut SBY dan juga Anas Urbaningrum, Jero Wacik, Amir Syamsudin, dan EE Mangindaan, semuanya politisi dan Menteri dari Partai Demokrat di kediaman SBY di Puri Cikeas pada tanggal 23 Mei 2011.

Dalam nota keberatannya Nazarudin menyebut sejumlah nama oknum yang menerima suap dalam proyek senilai Rp2,5 triliun itu mulai dari pimpinan, dan pengusus partai maupun anggota DPR, dan pejabat-pejabat negara. Akan tetapi, SBY sebagai kepala negara tidak mengambil langkah untuk melaporkan hal itu kepada penegak hukum.

Meski disebut namanya dalam fakta sidang waktu itu, SBY tidak melaporkan Nazaruddin maupun pengacaranya ke polisi dengan pasal fitnah dan pencemaran nama baik seperti yang dia lakukan dalam kasus sidang kasus korupsi E-KTP.

Kenapa baru sekarang dia melapor? Apakah karena sekarang menjelang pilpres 2019. Bukan rahasia lagi kalau nama putra SBY, Agus Harimurti Yudhoyono mulai digadang-gadang untuk menjadi calon Presiden atau Wakil Presiden dalam pilres 2019 nanti.

Politik Indonesia masih kuat mengenal patron, atau ketokohan yang memiliki kekuasaan, status dan pengaruh sangat kuat. SBY adalah patron pada Partai Demokrat. Tokoh sentral yang melahirkan partai berlambang tiga berlian tersebut dan sekaligus Ketua Umum. Tentu kalau namanya dikaitkan dengan kasus korupsi E KTP sangat merugikan tidak hanya dia tapi juga Partai Demokrat dan juga putranya. (*)

 

Oleh Fairuz Husaini

 

Tinggalkan Komentar