Friday, December 14, 2018
Home > Politik > Quo Vadis, Sri Sultan Soal Toleransi di Yogyakarta?
Politik

Quo Vadis, Sri Sultan Soal Toleransi di Yogyakarta?

PERSOALAN intoleransi antarumat beragama, yang mengemuka akhir-akhir ini dengan sejumlah kasus, adalah masalah krusial yang harus segera ditangani. Jika dibiarkan, ini berpotensi meluas. Yang menjadi masalah bukan cuma pelaku tindakan intoleransi itu, tetapi juga reaksi-reaksi terhadap kasus-kasus intoleransi, yang terkesan justru membiarkan atau memberi angin pada pelaku.

Lebih gawat lagi jika yang terkesan “memberi angin” itu adalah aparat pemerintah atau penguasa wilayah di daerah. Jika otoritas yang berwenang untuk meluruskan mengoreksi justru terkesan membiarkan, ke mana lagi warga yang jadi korban tindakan intoleransi harus mengadu?

Inilah yang terjadi di Yogyakarta. Pada Minggu, 28 Januari 2018, terjadi pelarangan bakti sosial Gereja Santo Paulus, Bantul, oleh sejumlah organisasi masyarakat. Baksos ini merupakan rangkaian dari peringatan 32 tahun berdirinya gereja, sekaligus peresmian paroki dari paroki administratif menjadi paroki mandiri.

Pihak-pihak yang melarang membuat tudingan yang mengada-ada: Bakti sosial itu bertujuan untuk melakukan Kristenisasi! Aneh. Padahal ini bukan kegiatan baksos pertama. Gereja, selama 32 tahun berdiri, secara berkala sudah biasa melakukan aksi bakti sosial di lingkungan sekitarnya. Obyek baksos ini untuk warga manapun yang membutuhkan. Tidak ada yang aneh dan tidak ada yang dirahasiakan soal itu.

Sama wajarnya dengan pengurus masjid mengadakan aksi bagi-bagi daging hasil qurban ke warga sekitar. Semua warga yang layak akan diberi, termasuk warga miskin yang kebetulan non-muslim. Tidak aneh, kan? Apakah lantas ada yang menuduh pembagian daging qurban ini sebagai upaya Islamisasi? Apakah warga nonmuslim akan masuk Islam hanya karena diberi daging qurban? Tetapi ya begitulah, iklim prasangka agama saat ini memang sudah meracuni udara kita.

Dalam kasus terjadinya pelarangan terhadap baksos Gereja Santo Paulus, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X berkomentar, baksos itu semestinya tidak mengatasnamakan gereja, karena berpotensi memunculkan persepsi lain.

Pernyataan Sri Sultan ini sangat disayangkan, problematik, dan menimbulkan masalah karena terkesan menyalahkan korban (blaming the victim). Dalam kasus-kasus yang menyangkut hak kaum minoritas untuk melakukan ibadah keagamaan, sikap pembiaran seperti ini bisa berpotensi bahaya. Pihak pelaku merasa tidak bersalah, bahkan merasa seolah-olah didukung oleh aparat penguasa. Maka aksi intoleransi bisa bereskalasi.

Pernyataan Kepala Kepolisian Resor Bantul, Ajun Komisaris Besar Sahat M. Hasibuan, juga bermasalah.  Berkait  pelarangan bakti sosial Gereja Santo Paulus, Sahat mengatakan, penolakan oleh ormas terjadi karena kurangnya komunikasi pihak gereja dengan masyarakat. Sekali lagi, gereja yang disalahkan. Pernyataan Sri Sultan (selaku Gubernur) dan Kapolres menunjukkan, seolah-olah ada kecenderungan negara terhadap kelompok warga tertentu dan penyingkiran kelompok lainnya. Bisa muncul penafsiran seperti itu.

Dari kejadian ini, bisa disimpulkan, masalah intoleransi di sekitar kita bukan semata-mata meluas karena ada orang-orang yang tidak toleran. Tetapi aksi intoleransi bisa meluas karena orang atau pihak-pihak yang toleran, yang seharusnya bersuara keras menentang aksi intoleransi, justru tidak bersikap jelas. Mereka memilih “main aman” dengan berdiam diri saja, sehingga malah terkesan membiarkan atau mendukung aksi intoleransi. (*)

 

Oleh Satrio Arismunandar

Dosen Ilmu Komunikasi dan Praktisi Media di Jakarta

 

Tinggalkan Komentar