Friday, December 14, 2018
Home > Bisnis > Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang Berjalan Lambat
Bisnis

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang Berjalan Lambat

JAKARTA – Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sampai saat ini belum juga terlihat perkembangan signifikan. Padahal sudah dua tabun peletakan batu pertama atau ground breaking dicanangkan langsung oleh Presiden Joko Widodo.

Kereta cepat Jakarta-Bandung adalah proyek kerja sama Indonesia dan China melalui skema business to business, artinya tidak menggunakan dana dari APBN.  Proyek senilai US$ 5,573 miliar dolar atau lebih dari Rp 70 triliun dikerjakan oleh PT Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC) yang merupakan konsorsium empat BUMN Indonesia — yakni PT Kereta Api Indonesia, PT Wijaya Karya Tbk, PT Jasa Marga Tbk, dan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII–  yang memiliki 60% saham dan Konsorsium China Railways memiliki 40% saham.

Mayoritas pembiayaan proyek akan dikucurkan lewat pinjaman dari Bank Pembangunan China (CDB), sementara empat perusahaan BUMN yang tergabung dalam PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia tersebut menyediakan pembebasan lahan proyek.

Kereta cepat ini akan menghubungkan Stasiun Halim Perdanakusuma di Jakarta Timur hingga Stasiun Tegalluar (seberang Gede Bage) di Bandung, Jawa Barat dengan jarak tempuh sekitar 35 menit, jauh lebih cepat dari jarak tempuh Jakarta-Bandung saat ini yakni 3 jam,  dengan jarak 148 km.

Proyek ini ditargetkan beroperasi pada tahun 2019. Artinya, seharusnya proyek ini rampung dalam waktu tiga tahun sejak proses ground breaking. Tapi bagaimana mungkin proyek ini bisa selesai pada 2019 bila proses pembebasan lahan pun belum rampung sampai sekarang tahun 2018?

Presiden Joko Widodo dikabarkan kesal lantaran sampai saat ini pembangunannya belum juga terlihat. Bahkan Presiden Jokowi mengeluarkan sindiran soal proyek ini.

“Kita mau membangun kereta api cepat jarak hanya 148 km saja sampai sekarang belum mulai, ributnya sudah dua tahun. Debat, ramai, baik atau enggak baik,” katanya di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa 23 Mei 2017 seperti dikutip Okezone.com.

Presiden Jokowi mengumpulkan menteri terkait untuk membahas proyek tersebut. Tidak sekali itu saja. Dua bulan kemudian, tepatnya pada 25 Juli 2017 Presiden juga menggelar rapat terbatas yang khusus membahas perihal proyek kereta cepat, termasuk yang jurusan Jakarta-Bandung dan Jakarta-Surabaya.

Jokowi juga menyebut, transportasi massal di Indonesia jauh tertinggal dari negara lain. Dia mencontohkan, Indonesia saat ini masih membahas kereta cepat. Hanya saja, pembahasan ini telah jauh tertinggal dibandingkan negara lain yang telah membahas hyperloop atau sistem transportasi berkecepatan tinggi lainnya.

“Kita baru saja berbicara masalah high speed train tapi negara lain sudah bicara hyperloop. Oleh sebab itu, kita jangan kehilangan momentum dan terkait dengan high speed train kita sudah bahas dalam beberapa kali pertemuan,” kata Jokowi.

Kalau Presiden Jokowi kesal lantaran proyek kereta cepat Jakarta-Bandung berjalan lambat, beberapa pihak bahkan pesimistis proyek ini akan berhasil.

Sebut saja politikus Partai Demokrat, Roy Suryo, misalnya menyebut proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung dengan istilah ‘kecebong’ singkatan dari kereta cepat bohongan. Alasannya, proyek tersebut hanya untuk kepentingan pengembang dari pada demi kebutuhan masyarakat.

Pengamat kebijakan publik Agus Pambagyo mengatakan, pembangunan proyek kereta api cepat ini pasti tertunda akibat kesalahan yang dilakukan para pejabat terkait dengan menabrak aturan yang ada.

“Jadi saya sarankan, kalau proyek itu jadi dibangun, tapi harius direview (tinjau ulang) semua,” kata Agus Pambagyo seperti dikutip dari BBC Indonesia.

Tinjauan ulang itu, menurutnya, harus dimulai dari studi fisibilitasnya. “Karena studi fisibilitasnya, patut diduga meniru milik Jepang.”

Dia kemudian meminta pemerintah melakukan perubahan RUTR (Rencana Umum Tata Ruang) terlebih dulu. “Karena tidak ada RUTR di DKI Jakarta ada stasiun Halim Perdanakusuma dan jalur itu,” kata Agus.

Agus juga menyoroti studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (amdal) yang disebutnya hanya berlangsung tiga pekan. “Amdal itu paling cepat satu tahun.”

Kementerian BUMN menyatakan sampai saat ini pembebasan lahan sudah hampir 60% dari total lahan yang dibutuhkan. Bila proyek kereta cepat ini jaraknya 148 km, artinya baru sekitar 88 km. Jadi masih sekitar 59 km lagi yang belum dibebaskan.

Soal pembebasan lahan yang belum juga rampung ini ditengarai menjadi akar persoalan terkait pendanaan lewat pinjaman dari China yang belum cair.

China meminta masalah pembebasan lahan ini segera diselesaikan oleh pemerintah Indonesia, terutama di daerah Halim, Jakarta.

Menteri BUMN Rini Soemarno seperti dikutip dari Detik.com mengatakan kini proses pembebasan lahan di sekitar kawasan Bandara Halim Perdanakusuma telah rampung. Pencairan dana dari China pun menurutnya akan terjadi dalam waktu dekat.

Direktur Utama PT KCIC, Hanggoro Budi Wiryawan mengungkapkan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung kemungkinan akan selesai pada 2020 atau setahun lebih lambat dari jadwal semula. (*)

 

Tinggalkan Komentar