Friday, December 14, 2018
Home > Bisnis > Pilkada Dimulai, Saatnya Konsultan Politik Meraup Duit
BisnisHeadline

Pilkada Dimulai, Saatnya Konsultan Politik Meraup Duit

PEMILIHAN kepala daerah (Pilkada) 2018 yang mulai ditabuh setelah Komisi Pemiihan Umum (KPU) di setiap daerah menetapkan calon dan nomor urutnya, melahirkan lahan  baru dalam bisnis. Namanya bisnis konsultan politik.

Ada konsultan yang menyediakan jasa survei elektabilitas, jasa konsultasi strategi pemenangan, sampai jasa pengerahan massa.

Jasa-jasa demikian sah-sah saja dan dianggap sebagai momentum untuk menghasilkan uang segar dan besar dalam tempo cepat bagi penyedia jasanya –meskipun masa panennya hanya sekali dalam setahun.

Bisnis jasa sepert ini bukan lagi berpusat di Jakarta sekarang ini, namun sudah menyebar merata sampai ke daerah-daerah. Tarif yang dipatok oleh penyedia jasa seperti itu juga bervariasi, namun nilainya mencapai ratusan sampai miliaran rupiah.

Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya, seperti dikutip Kompas.com (13/2/2018), menyebut pemain politik mulai beralih menggunakan cara modern dibanding cara tradisional dalam mengejar kemenangan dalam kontes politiknya. Itulah sebabnya, mereka banyak menggunakan konsultan politik dengan biaya relatif tinggi.

Yunarto tidak menyebut harga yang dia patok untuk jasa pemetaan (mapping), pemantauan (monitoring), serta mobilisasi (mobilizing), yang dia tawarkan kepada calo kepala daerah.

Tetapi, gambarannya bisa dilihat biaya survei untuk 400 responden di kabupaten/kota mencapai Rp150 juta sekali survei, untuk provinsi Rp350 juta.

Biaya tadi jelas hanya untuk survei sekali, belum termasuk pekerjaan lainnya yang meliputi monitoring maupun mobilizing, serta publikasi media yang nilainya bisa meningkat berlipat ganda.

Beberapa kepala daerah yang pernah menggunakan jasa konsultan politik mengaku membelanjakan uangnya sampai Rp2 miliar. Tetapi, dia mengaku puas karena pekerjaannya menjadi mudah dalam memenangkan pertarungan melawan kompetitornya.

“Saya juga tinggal mengikuti arahan konsultan politik saya dalam menyikapi isu maupun melontarkan gagasan saya. Pokoknya semuanya jadi mudah dan terukur,” ungkap seorang kepala daerah.

Inilah era baru dalam perilaku politik Indonesia. Orang mulai meninggalkan cara lama dalam berkompetisi melawan kompetitornya, karena cara lama melelahkan dan cenderung tidak menarik publik seiring perkembangan teknologi informasi. (*)

 

Oleh Krista Riyanto

 

Tinggalkan Komentar