Friday, December 14, 2018
Home > Headline > Pedagang Kaki Lima di Sana-sini, Ke Mana Visi Anies Baswedan Membawa Jakarta?
HeadlinePolitik

Pedagang Kaki Lima di Sana-sini, Ke Mana Visi Anies Baswedan Membawa Jakarta?

SEJAK Anies Rasjid Baswedan dan Sandiaga Uno menjadi gubernur dan wakil gubernur, fenomena pedagang kaki lima yang berjualan di tempat-tempat tidak pada tempatnya terus bermunculan di DKI Jakarta.

Contoh paling terkini adalah ketika pedagang kaki lima difasilitasi untuk berjualan di tengah jalan yang selama ini macet oleh hiruk-pikuk manusia, Tanah Abang, namanya.

Sejak saat itu, pedagang kaki lima seperti dikomando. Mereka bermunculan di berbagai tempat, khususnya di trotoar yang sudah dipercantik agar pejalan kaki sebagai salah satu elemen penghuni Ibukota mendapat hak semestinya.

Kritik dari berbagai kalangan, termasuk anggota DPRD DKI pun berdatangan atas kebijakan Anies dan Sandi ini.  Wahyu Dewanto, politikus Partai Hanura misalnya, sangat terganggu dengan keberadaan pedagang kaki lima yang menguasai trotoar milik pejalan kaki ini.

Apapun motif dari pedagang kaki lima itu, sudah pasti melanggar aturan yang dibuat wakil rakyat. Wakil rakyat bersama pemerintah telah membuat dan mengesahkan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Dalam peraturan itu, khususnya pasal 25 berbunyi “Setiap orang atau badan dilarang berdagang, berusaha di bagian jalan/trotoar, halte, jembatan penyeberangan, dan tempat umum di luar ketentuan yang telah ditetapkan”.

Lalu, mengapa pedagang kaki lima di era Anies dan Sandi begitu perkasanya menabrak aturan yang sudah ada?

Banyak kritik yang ditujukan kepada Anies atas fenomena pedagang kaki lima ini. Kritik publik itu misalnya menyebut bahwa Anies adalah sosok lemah, Anies tidak memiliki visi membangun, Anies tidak berani menanggung risiko, serta Anies ingin menjaga dukungan.

Publik yang menyebut Anies lemah adalah karena dia tidak memiliki keberanian dalam mengontrol dan menegakkan aturan yang dibuat wakil rakyat. Menegakkan aturan berarti akan menyakiti orang yang berbuat salah. Dan, ini akan menjadi blunder bagi Anies jika dia menertibkan berbagai pelanggaran mengingat dalam kampanye terdahulu, dia selalu ingin mengedepankan dialog dalam memutuskan masalah.

Yang menjadi persoalannya adalah pelanggaran tidak bisa dikompromikan lewat dialog tetapi hanya bisa diterapi melalui sanksi atau tindakan nyata sebagai bentuk hukuman agar menimbulkan efek jera.

Bisa juga semaraknya pelanggaran terhadap ketertiban umum ini adalah karena Anies kurang memiliki visi membangun kota yang sudah banyak permasalahan ini. Anies bingung harus memula darimana agar Jakarta ini menjadi kota yang bisa membahagiakan warganya.

Kebahagiaan sebuah kota tidak mungkin datang dengan kesemrawutan dan berbagai pelanggaran seperti sekarang ini. Kota-kota di Jepang menjadi tempat nyaman bagi warganya misalnya, bukan datang denga sendirinya, tetapi melalui sebuah proses keras. Pemerintah amat tegas dalam menegakkan aturan agar dipatuhi oleh warga kota. Pemerintah di sana tidak pernah kompromi dan berdialog dengan berbagai bentuk pelanggaran yang merugikan orang lain.

Dalam situasi sekarang, Anies juga takut menanggung risiko jika harus berbuat tegas kepada pelanggar aturan. Dengan berbuat tegas, Anies akan menghadapi berbagai perlawanan dari pihak lain. Dia akan sibuk mengurusi gugatan atau bahkan cacian dari pihak yang dia tertibkan.

Dan, yang paling menakutkan Anies adalah dia tidak mau kehilangan dukungan politis dari “teman-temannya” yang punya kepentingan atas hadirnya pedagang kaki lima ini. Apalagi tahun depan akan menjadi tahun pemilihan umum dan pemilihan presiden.

Anies punya kalkulasi politik jika harus banyak menertibkan orang-orang yang melanggar aturan. Dia tidak mau melahirkan musuh politik, karena bisa merugikan partai pengusungnya, Partai Gerindra dan PKS, serta citra Prabowo Subianto.

Intinya, Anies ingin mencari posisi aman agar dia bisa memelihara dukungan meskipun dia harus merelakan Jakarta mundur terlalu jauh dibanding kemajuan yang sudah dibangun oleh pemimpin sebelumnya. (*)

 

Oleh: Krista Riyanto

 

Tinggalkan Komentar