Friday, December 14, 2018
Home > Headline > OK OCE Jangan Jadi Mantra Sakti Untuk Semau Gue
HeadlineHukum

OK OCE Jangan Jadi Mantra Sakti Untuk Semau Gue

OK OCE, program ekonomi yang diusung Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, sekarang menjadi semacam mantra sakti bagi siapa saja yang ingin membuat kegiatan ekonomi, namun melanggar hukum.

Ini semua bermula dari kebijakan Anies yang menggunakan jalan di kawasan Tanah Abang untuk berjualan bagi pedagang kaki lima. Dari sinilah, OK OCE menjadi pembenaran bagi sebagian orang untuk menggunakan bahu jalan atau trotoar sebagai tempat berdagang. Padahal, kegiatan seperti itu sudah pasti melanggar hukum yang diatur dalam peraturan daerah.

Bukti terkini adalah semaraknya spanduk OK OCE berwarna hijau yang dipasang di lokasi berdagang kaki lima di trotoar Jalan Aditiawarman I hingga Jalan Sunan Ampel, Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Dengan spanduk OK OCE sepert itu, pedagang kaki lima seperti mendapat ketenangan dan payung hukum meskipun apa yang mereka jalani itu adalah melanggar peraturan daerah dan merampas hak pejalan kaki.

Pembiaran penggnaan mantra sakti OK OCE ini jelas membahayakan ketertiban umum jika kemudian digunakan oleh preman terorganisasi tertentu secara luas untuk mencari keuntungan finansial. Mereka bisa saja memanipulasi masyarakat lemah untuk berdagang di trotoar dengan menarik pungutan sebagai “pajak” jalanan.

Kalau demikian jadinya, Ibukota ini mau dibawa ke mana, karena trotoar dan jalan yang dibangun dengan rapih untuk memuliakan pejalan kaki telah dikuasai sekelompok orang.

“Banyak sekarang pemain pakai OK OCE buat menakut-nakuti Lurah dan Camat,” kata Kepala Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan DKI Jakarta, Irwandi seperti dikutip detik.com, Selasa (27/2/2018).

“Jadi ini bukan kita. Sepertinya preman, supaya dapat legalitas supaya dilegalkan dia pakai OK OCE,” tambah Irwandi.

Masyarakat dari berbagai sudut kampung di Ibukota sekarang mulai kritis terhadap kepemimpinan Anies dan sandi. Mereka jangan sampai kehilangan kepercayaan kepada Anies dan Sandi, karena gagal mengontrol warga Ibukota agar berprilaku lebih tertib, taat hukum, dan bahagia.

Kepemimpinan Anies dan Sandi di Ibukota harus berpihak kepada kebenaran dan keadilan untuk semua, bukan berpihak kepada kepentingan dan kemakmuran sekelompok orang, apalagi mereka yang berusaha merusak ketertiban umum, melanggar aturan, dan merampas hak orang di tengah jalan.

Sudah terlalu lama Ibukota ini berjalan tanpa kendali dari waktu ke waktu. Kepemimpinan Ibukota hanya sibuk mengurusi diri mereka dan koleganya, sehingga kota ini mirip seperti belantara tanpa kendali dan arah.

Dengan fakta begini, tidak mudah bagi Anies dan Sandi untuk mendidik warga di sini menjaga ketertiban umum, manaati aturan, dan menghargai hak orang lain. Namun, Anies dan Sandi harus berani mendidik mereka yang nakal-nakal itu.

Bukankah filosofi dari kepemimpinan adalah mengadministrasi keadilan untuk semua, bukan memberi ruang kepada sekelompok orang berbuat semau gue? (*)

 

Oleh: Krista Riyanto

 

Tinggalkan Komentar