Friday, December 14, 2018
Home > Hukum > MA Batalkan Biaya Administrasi Pengesahan STNK
Hukum

MA Batalkan Biaya Administrasi Pengesahan STNK

JAKARTA – Mahkamah Agung (MA) membatalkan biaya administrasi pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang diatur dalam lampiran No E Angka 1 dan 2 Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kepolisian Negara.

MK mengabulkan gugatan uji materi yang diajukan oleh Noval Ibrohim Salim, warga Pamekasan, Jawa Timur. Dalam gugatannya Noval menyatakan pengenaan pungutan pada pengesahan STNK cacat hukum karena tidak sesuai dengan UU Administrasi Pemerintahan.

Dalam pertimbangan putusan pembatalan aturan tersebut MA menyatakan bahwa pengenaan pungutan pengesahan STNK bertentangan dengan Pasal 73 ayat (5) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Merujuk Pasal 73 ayat (5) UU No 30 tersebut, pengesahan atau fotokopi yang dilakukan oleh badan atau pejabat pemerintah tidak boleh dikenakan biaya alias gratis.

Selain pertimbangan tersebut, MA juga memandang, pengenaan tarif atas pengesahan STNK juga berpotensi menimbulkan pungutan ganda kepada masyarakat. Pasalnya, saat membayar pajak, masyarakat sudah dipungut Pajak Negara Bukan Pajak (PNBP).

Setelah putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/ HUM/ 2017, masyarakat tak perlu lagi membayar biaya pengesahan Surat Tanda Kendaraan (STNK). Biaya pengesahan sebesar Rp 25.000 untuk motor dan Rp 50.000 bagi mobil tidak bisa dipungut, sebelum ada payung hukum yang baru.

Menanggapi keputusan MA tersebut Kepala Korps Lalu Lintas Polri Royke Lumowa mengatakan, putusan MA tersebut tidak akan memberikan masalah kepada kepolisian.

“Tapi untuk lebih jelasnya silahkan tanyakan ke Kementerian Keuangan sebagai pihak yang paling kompeten menjawab,” katanya, Rabu (21/2/2018).

Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi mengatakan secara resmi, tarif yang akan turun lantaran putusan MA itu akan berdampak positif untuk konsumen.

Menurutnya, aturan tersebut sudah semestinya direvisi lantaran bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi. “Konsumen pastilah senang karena tarifnya turun,” ujar Tulus. Dia menjelaskan, dampak negatif akan dirasakan pemerintah, terutama jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia yang akan kehilangan sumber lain dari penerimaan negara bukan pajak.

Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak, Kementerian Keuangan Mariatul Aini mengatakan, penerimaan PNBP di tahun ini akan berpengaruh atas putusan tersebut.

Tapi Kemenkeu belum bisa membeberkan potensi kehilangan pendapatan yang terjadi. “Ada pengaruhnya, tapi koordinasikan dulu,” ujar Aini. (*)

 

Editor: Fairuz Husaini

 

 

Tinggalkan Komentar