Friday, December 14, 2018
Home > Hukum > LGBT di Indonesia: Antara Pernikahan Sejenis dan Ancaman Pidana
Hukum

LGBT di Indonesia: Antara Pernikahan Sejenis dan Ancaman Pidana

JAKARTA – Pernyataan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan baru-baru ini soal adanya lima fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang mendukung LGBT (Lesbian, Gay, Biseks, Transgender) termasuk perkawinan sesama jenis, sungguh mengejutkan publik.

Mengutip dari Tribunnews.com, Zulkifli mengatakan, “Di DPR saat ini dibahas soal undang-undang LGBT atau pernikahan sesama jenis. Saat ini sudah ada lima partai politik menyetujui LGBT,” kata Zulkifli di Kampus Universitas Muhammadiyah Surabaya, Sabtu (20/1/2018).

Zulkifli tidak menyebutkan nama kelima fraksi tersebut. Akan tetapi ucapannya langsung mendapat reaksi dari berbagai fraksi di DPR yang intinya membantah pernyataan Ketua MPR tersebut.

Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa seorang Ketua MPR mengeluarkan pernyataan seperti itu?

Lepas dari pro kontra pernyataan Zulkifli, coba kita telaah soal isu perkawinan sesama jenis, misalnya. Mungkinkah perkawinan sejenis bisa terjadi di Indonesia?

UU Perkawinan Pasal 1 tahun 1974 jelas-jelas menyebutkan definisi perwakinan, yaitu, “Ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Jelas sekali disebut “antara pria dan wanita”, jadi tidak mungkin antara “pria dan pria” atau wanita dan wanita” . Jadi perkawinan sejenis tidak diakui dalam hukum Indonesia.

Sebetulnya tidak perlu lagi dibahas soal ini. Sudah jelas hukumnya.

Sungguh aneh kalau seorang Ketua MPR mengatakan hal itu. Apakah beliau tidak tahu? Rasanya tidak mungkin seorang Ketua MPR tidak mengetahui hal itu. Lalu mengapa dia mengeluarkan pernyataan seperti itu? Wallahu alam bi sawab.

Ada lagi wacana soal mempidanakan kaum LGBT. Sejumlah fraksi, konon, setuju untuk mempidanakan kaum LGBT karena orientasi seksual mereka yang dianggap menyimpang.

Adalah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan pemidanaan LGBT dan kumpul kebo jadi kewenangan DPR-pemerintah.

Dalam pemutusan persidangan, empat hakim konstitusi setuju lesbian, gay, biseksual, dan transgender serta kumpul kebo masuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan lima hakim lainnya tidak. Akhirnya MK memutuskan menolak mengadili gugatan soal LGBT dan kumpul kebo itu. MK menyatakan perumusan delik LGBT dalam hukum pidana Indonesia masuk wewenang DPR-presiden.

Reaksi datang dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyesalkan keputusan MK. MUI menilai seharusnya MK bisa lebih progresif dengan memutus perkara itu sesuai harapan penggugat.

“Seharusnya hakim MK dengan kekuasaannya bisa memberikan tafsir progresif sekaligus menjawab gugatan ini demi tertib hukum dan tertib sosial,” kata Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Asrorun Ni’am Sholeh, seperti dikutip Detikcom.

Tapi palu sudah diketok.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak permohonan uji materi tiga pasal terkait kejahatan kesusilaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  menuai reaksi beragam dari masyarakat, terutama terkait gugatan terhadap Pasal 292.

Tuduhan melegalkan zina dan LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transjender) yang disebabkan ketidakpahaman atas putusan MK itu beredar di media sosial.

Mahkamah Konstitusi (MK) telah memberikan penjelasan bahwa majelis hakim tidak memiliki kewenangan untuk membentuk norma hukum pidana baru.

Dalam konteks permohonan uji materi Pasal 292 KUHP dalam perkara nomor 46/PUU-XIV/2016 yang diajukan oleh seorang pegawai negeri sipil, Euis Sunarti bersama sejumlah pihak, pemohon meminta dihapuskannya frasa “belum dewasa”.

Oleh karena itu, semua perbuatan seksual sesama jenis dapat dipidana. Selain itu, homoseksual haruslah dilarang tanpa membedakan batasan usia korban, baik masih belum dewasa maupun sudah dewasa.

Lantas, apakah seseorang bisa dipidana atas perbedaan orientasi seksual yang dinilai tak sesuai dengan norma kesusilaan dan agama di masyarakat?

Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur menuturkan bahwa orientasi seksual seseorang tidak bisa dipidana.

Menurut Isnur, orientasi seksual merupakan ranah privat yang tak bisa dibatasi maupun diintervensi oleh negara.

“Orientasi seksual seseorang tidak bisa menjadi dasar orang itu dipidana. Itu kebebasan masing-masing orang. Mau dibatasi seperti apa,” ujar Isnur seperti dikutip oleh Kompas.com.

Ia berpendapat, negara diperbolehkan membatasi hak seseorang apabila hak itu menimbulkan ancaman terhadap orang lain.

“Sekarang, apakah orientasi seksual yang berbeda itu mengancam orang lain. Kalau kejahatan narkotika jelas, meski dikonsumsi secara pribadi, jaringan peredarannya membahayakan semua orang. Hubungan privat seseorang dengan orang lain saya kira tidak menimbulkan ancaman bagi orang banyak,” kata Isnur.

Meski banyak kelompok menilai orientasi seksual menyimpang tidak sesuai dengan nilai atau norma agama yang hidup di masyarakat, Isnur memandang hal itu tidak perlu dikategorikan sebagai tindak pidana.

“Kalau misalnya dilihat dari aspek norma agama, hanya Tuhan yang berhak mengadili, bukan manusia. Seseorang bisa saja tidak setuju atas kelompok tertentu berdasarkan nilai-nilai agama yang diyakininya, tetapi Anda tidak bisa memaksa negara untuk menghukum, itu tidak bisa,” tuturnya.

Secara terpisah, Direktur Eksekutif Institute For Criminal Justice Reform (ICJR) Supriyadi Widodo Eddyono menjelaskan, harus disadari bahwa Pasal 292 dibuat khusus untuk memproteksi anak dari kejahatan pencabulan.

Jika pasal itu diperluas sesuai permohonan pemohon uji materi, pasal tersebut bisa menyasar kelompok LGBT. Namun, lanjut Supriyadi, apakah perbuatan cabul yang dilakukan orang dewasa sejenis itu menimbulkan korban?

“Ketika frasa itu dihilangkan, berarti asumsinya pertama ada korban atau tidak? Kalau hilang, maka pasal itu bisa menyasar pada kelompok LGBT. Sementara dalam konteks hubungan sejenis, kan, tidak ada korban. Itu sama dengan zina suka sama suka. Dalam konteks pencabulan itu harus ada korbannya. Ada pelaku dan ada korban,” ujar Supriyadi.

Menurut Supriyadi, sulit untuk mendesak pembuat undang-undang atau legislatif untuk merumuskan homoseksualitas sebagai tindak pidana.

Sebab, ia memandang yang dipersoalkan selama ini adalah kelompok LGBT-nya, bukan orientasi seksual yang dianggap menyimpang.

“Negara mana pun sangat sulit untuk membuat rumusan LGBT dipidana, itu tidak mudah. Yang dipersoalkan itu kelompok LGBT-nya atau perilaku seksual yang menyimpang, sebab kalau bicara perilaku menyimpang tidak hanya terdapat di kelompok LGBT,” tutur Supriyadi.

“Kelompok heteroseksual pun punya kecenderungan seks yang menyimpang. Ini yang nanti akan membingungkan. Yang dipidana seharusnya perbuatan cabulnya, bukan orientasi seksualnya,” ucapnya.

Lalu apa yang harus dilakukan terhadap kaum LGBT?

Ada baiknya mendengar apa yang dikatakan oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Menurut Lukman memang tak satupun agama di muka bumi yang sepakat dengan perilaku LGBT.

Meski demikian, ia mengimbau masyarakat untuk tidak menjauhi para pelaku LGBT. Sebab, orang-orang tersebut perlu dirangkul dan bukan sebaliknya malah dijauhi.

“Mereka harus dirangkul dan diayomi, bukan justru dijauhi dan dikucilkan. Justru kewajiban kita para penganut agama, bahwa agama itu adalah mengajak. Kalau kita menganggap hal tersebut adalah tindakan yang sesat, maka kewajiban kita untuk mengajak kembali mereka ke jalan yang benar,” tambahnya. (*)

 

Oleh Fairuz Husaini

 

Tinggalkan Komentar