Friday, December 14, 2018
Home > Politik > KPK Tangkapi Kepala Daerah, Watak Kepala Daerah Tercermin pada Hasil Pembangunannya
Politik

KPK Tangkapi Kepala Daerah, Watak Kepala Daerah Tercermin pada Hasil Pembangunannya

SEMARAKNYA penangkapan calon kepala daerah maupun kepala daerah belakangan ini oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mengusik keingintahuan publik tentang seperti apa karya orang-orang yang ditangkapi lembaga pemberantasan korupsi itu.

Coba kita tengok di Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, yang menjadi sorotan terkini setelah KPK menangkapi jajaran birokrasi, pengusaha, anggota DPRD, serta Bupati Mustafa, sekaligus Ketua Partai Nasdem Lampung yang sekarang sedang mencalonkan diri menjadi gubernur di Lampung.

Lampung Tengah adalah daerah pertanian yang menjadi salah satu kabupaten tertua di Lampung bersama Lampung Selatan, Lampung Utara, dan Bandar Lampung, sebelum akhirnya sekarang bermekaran daerah baru.

Lampung Tengah yang berada sekitar 60 kilometer arah utara Bandar Lampung dan dilintasi Jalan Trans Sumatera ini adalah daerah transmigrasi yang menjadi salah satu basis pertanian sekaligus ketahanan pangan.

Dari ujung ke ujung Lampung Tangah tadinya hijau oleh pertanian padi, jagung, dan sejenisnya. Sungai besar yang membelah Gunung Sugih dan Terbanggi Besar tadinya bening dan airnya melimpah, sehingga berbagai macam ikan hidup di situ. Sebentar memancing, sekeranjang ikan didapat.

Namun, Lampung Tengah, pada 20 tahun belakangan mulai hilang hijau pertaniannya. Hijaunya sekarang berupa perkebunan tebu, nanas, dan singkong seiring banyaknya industri gula, pabrik tapioka, dan pengalengan nanas yang berdiri di sana.

Di sinilah awal pangkal dari kemunduran ketahanan pangan di Lampung Tengah, karena banyak lahan pertanian yang memproduksi bahan pangan seperti padi dan jagung beralih ke tanaman untuk kebutuhan industri. Akibatnya, banyak generasi muda di desa-desa kehilangan pekerjaan dan “mengabdikan” diri kepada majikan di kota-kota atau mengabdi kepada majikan di perkebunan sebagai buruh.

Pun demikian, pemerintahan setempat tak kunjung peka atas kemunduran ini. Sudah ketahanan hidup masyarakatnya mundur, pemerintah juga tidak cepat tanggap dalam membenahi infranstruktur maupun layanan publik untuk menolong warganya.

Jangankan infrastruktur di desa yang menjadi urat nadi mobilitas kendaraan untuk membawa hasil pertanian, infrastruktur di tengah kota Bandar Jaya yang menjadi pusat perekonomian pun sering dibiarkan rusak barlama-lama, sehingga laksana galian pasir atau kubangan gajah mandi.

Kondisi infrastruktur jalan yang demikian menjadi pemandangan biasa, karena keluh kesah waga setempat jarang disikapi secara cepat oleh penguasa.

“Percuma di sini mengeluh,” kata seorang warga yang sedang istirahat di komplek Mesjid Istiqlal, tepat di depan Pasar Bandar Jaya.

Tidak heran bila ibu-ibu yang berbelanja ke pasar dan kemudian pulang membawa barang belanjaan menggunakan becak akan terasa sakit pinggangnya, karena becaknya bergoyang kencang melalui jalan berlubang.

Masyarakat pun bertanya-tanya, ke mana uang rakyat yang terkumpul dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) selama ini?

Pengeloaan APBD adalah kewenangan Bupati selaku kepala daerah. Ibarat rumah tangga, bupati adalah seorang ayah. Kesejahteraan anak dan istrinya bergantung dari kebaikan dan kejujuran ayahnya sebagai pemegang keuangan. Jika ayahnya berwatak baik dan jujur maka anak dan istrinya akan mulia dan sejahtera terlayani, sekalipun uang yang dikelola tidak berlimpah ruah.  Begitu juga jika ayahnya korup dan tidak jujur maka binasa lah anak dan istrinya.

Lalu, apa yang diperbuat oleh kepala daerah terhadap daerah dan warganya selama ini?

Perwujudan nyata dari wajah suatu daerah adalah jawabannya. (*)

 

Oleh Krista Riyanto

 

 

Tinggalkan Komentar