Friday, December 14, 2018
Home > Headline > KPK Tangkapi Calon Kepala Daerah, Bisnis Politik Lesu Darah
HeadlinePolitik

KPK Tangkapi Calon Kepala Daerah, Bisnis Politik Lesu Darah

AGRESIFNYA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkapi kepala daerah dan calon kepala daerah jelang pemilihan kepala daerah (pilkada) Juni 2018 ini, menimbulkan efek ekonomi luar biasa.

Bisnis yang berkait dengan kegiatan politik relatif lesu, karena uang tak lagi beredar secara massif di kalangan anggota tim sukses maupun untuk belanja alat peraga kampanye. Semua juragan, cukong, atau sponsor, takut membelanjakan uang mereka untuk kepentingan calon kepala daerah yang mereka dukung.

“Iya Mas, ini tim kami juga sudah gak gerak karena gak ada logistik lagi neh. Kerjanya ya blenyon-blenyon (istilah di Lampung–ngawur),” ujar seorang anggota ti sukses salah satu pasangan calon kepala daerah di Lampung dengan nada sedih.

Salah seorang pengusaha yang biasa ikut serta membiayai calon kepala daerah juga tak berani bergerak memainkan proyek daerah. Mereka takut bernasib buruk, ditangkap KPK.

“Situasi sekarang sedang ngeri Mas,” ujar seorang pengusaha lokal di Bandar Lampung.

Bisa dipahami bila anggota tim sukses maupun cukong calon kepala daerah bicara begitu. Situasi sekarang sedang tidak kondusif bagi calon kepala daerah untuk mengumpulkan uang dari cukong, juragan, atau sponsor mereka. Praktis, calon kepala daerah pun tak bisa lagi mengucurkan biaya politik kepada tim sukses mereka secara besar-besaran.

Dengan begitu bisa ditarik suatu kesimpulan bahwa biaya politik yang dikeluarkan calon kepala daerah umumnya berasal dari “uang abu-abu” yang suit dipertanggungjawabkan “kehalalannya”.

Inilah mengapa ketika calon kepala daerah memenangkan kontestasi politik, mereka cenderung “lapar”, karena dorongan untuk membayar utang kepada cukong, juragan, dan sponsor, juga besar. Dari sinilah, lingkaran korupsi kepala daerah dan pejabat lainnya dimulai tiada henti.

Ini semua tidak lepas dari kegagalan sistem penjaringan oleh partai politik. Partai politik dalam menentukan pilihan calon kepala daerah hanya didasarkan pada uang, bukan pada integritas, rekam jejak, dan kinerjanya.

Jika titik berat penilaian calon kepala daerah dilihat dari rekam jejak dan integritasnya, partai politik tidak terjebak dalam sumbang sih lingkaran korupsi yang dibuat oleh kepala daerah.

Betul bahwa pertarungan politik butuh logistik, namun bukan logistik dari hasil transaksi ijon –gadai kemenangan atau hasil. Harusnya biaya politik itu dipikul bebarrengan oleh elemen masyarakat yang percaya kepada integritas, kinerja, dan rekam jejak calon kepala daerah. Elemen masyarakat yang harusnya membiayai mereka dengan harapan calon kepala daerah bisa membayarnya dengan bekerja bagi kemakmuran dan kebahagiaan warganya.

Tetapi, yang sekarang berlaku adalah pengusungan calon kepala daerah masih sebatas pada tujuan untuk merebut sumber daya anggaran. Dengan begitu, ketika kemenangan diraih maka calon kepala daerah dan partai pengusungnya menguasai anggaran dengan tanpa memikirkan kemakmuran dan kebahagiaan warganya.

Fenomena yang berkembang sekarang ini baru sebatas bahwa ranah politik adalah area mencari kebentungan secara finansial buat diri pribadi dan golongannya, bukan untuk memberi manfaat bagi generasi selanjutnya. (*)

 

Oleh: Krista Riyanto

 

 

Tinggalkan Komentar