Friday, December 14, 2018
Home > Hukum > Inilah Pekan Paling Mencemaskan Bagi Calon Kepala Daerah
Hukum

Inilah Pekan Paling Mencemaskan Bagi Calon Kepala Daerah

PEKAN ini akan menjadi hari-hari yang mencemaskan bagi sebagian calon kepala daerah. Pada pekan ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengumumkan calon kepala daerah yang menjadi tersangka.

“Beberapa orang yang akan ditersangkakan itu, Insya Allah kami umumkan,” kata Agus di Jakarta, Senin (12/3/2018).

Langkah KPK ini jelas mengundang reaksi dari pejabat politik. Menteri Koodinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto bahkan sampai turun tangan.  “Kalau sudah ditetapkan sebagai pasangan calon menghadapi Pilkada, kami dari penyelengara minta ditunda dulu lah ya. Ditunda dulu penyelidikan, penyidikannya dan pengajuannya dia sebagai saksi atau tersangka,” ujar Winarto.

Wiranto beralasan penetapan pasangan calon kepala daerah sebagai tersangka justru akan berpengaruh kepada pilkada. Hal itu juga bisa dinilai masuk ke ranah politik. Wiranto menuturkan, pasangan calon kepala daerah yang sudah terdaftar bukan lagi hanya sekadar pribadi, namun sudah menjadi milik partai dan milik masyarakat sebagai pendukungnya.

Bagi KPK sendiri, penetapan tersangka tidak lagi mengenal momentum. Bagi lembaga itu, proses hukum tidak mengenal dispensasi, karena keadilan bekerja tidak mengenal status seorang, apakah dia calon kepala daerah atau calon pejabat negara.

Jika kemudian dianggap mengganggu pilkada, itu adalah risiko yang harus diterima oleh calon kepala daerah sekaligus partai politik dan pendukungnya. Kenapa mereka tidak sejak dini mencermati betul calon yang akan mereka usung  terindikasi atau tidak dengan pidana korupsi.

Partai politik sebenarnya punya kemampuan untuk menakar tentang figur yang akan mereka dukung menjadi kepala daerah, namun terkadang mereka mengabaikannya. Indikasi seseorang calon kepala daerah terindikasi korupsi sebenarnya sungguh mudah diukur.

Pertama, jika seseorang itu banyak membelanjakan uang dengan sumber tidak jelas maka dia kemungkinan terindikasi korupsi.

Kedua, seorang calon kepala daerah yang tidak memiliki kinerja, namun berani mencalonkan diri berarti dia akan menggunakan sumber daya uang untuk memenangkan tujuannya.

Ketiga, calon kepala daerah yang tidak berani membuktikan asal-usul harta kekayaannya kemungkinan ada indikasi akan menggunakan sumber daya keuangan yang tidak jelas untuk membiayai kampanyenya.

Dengan demikian, partai politik kelak tidk bisa lagi dengan entengnya mencalonkan seseoran menjadi kepala daerah tanpa melakukan verifikasi hartanya serta asal-usulnya.

Partai politik yang ingin melahirkan pemimpin baik didorong untuk bekerja lebih jujur, teliti, dan kredibel, dalam menjatuhkan pilihan mereka kepada figur yang akan menjadi kepala daerah. Dengan begitu, partai politik akan terhindar dari kerugian besar yakni masuknya kadernya mereka dalam lingkup status tersangka. (*)

 

Oleh: Krista Riyanto

 

Tinggalkan Komentar