Friday, December 14, 2018
Home > Headline > Hakim Kukuhkan Larangan Warga Nonpribumi Miliki Tanah di Yogya  
HeadlineHukum

Hakim Kukuhkan Larangan Warga Nonpribumi Miliki Tanah di Yogya  

JAKARTA – Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta menolak gugatan atas Surat Instruksi Wakil Gubernur DIY Nomor 898/I/A/1975 tentang Larangan Kepemilikan Hak atas Tanah bagi Warga Nonpribumi di DIY.

Putusan ini dibacakan majelis hakim yang diketuai Cokro Hendro Mukti dengan hakim anggota Nuryanto dan Sri Harsiwi dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Yogyakarta pada Selasa (20/2/2018).

Gugatan diajukan oleh Handoko, warga Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta. Gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta pada 7 September 2017.

Handoko menggugat Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X dan pejabat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) DIY lantaran menjalankan Surat Instruksi Wakil Gubernur DIY Nomor 898/I/A/1975.

Handoko menganggap pejabat yang menjalankan Surat Instruksi (Wakil Gubernur DIY Nomor 898/I/A/1975) itu melanggar hukum. Dia juga menilai instruksi itu mengandung diskriminasi.

Dalam gugatannya disebutkan surat Instruksi tersebut bertentangan dengan Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) yang berbunyi “Hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai hak milik”.

Kebijakan itu juga melanggar Instruksi Presiden 26/1998 tentang Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi dan Nonpribumi dalam Semua Perumusan dan Penyelenggaraan Kebijakan, Perencanaan Program, ataupun Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan.

Namun, dalam persidangan, seluruh permohonan penggugat ditolak karena majelis hakim berpendapat kebijakan yang dituangkan dalam Instruksi Wakil Gubernur DIY tersebut tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik karena bertujuan melindungi kepentingan umum, yakni masyarakat ekonomi lemah.

Hakim juga beranggapan hal ini juga terkait dengan Keistimewaan DIY yang secara tegas memberikan kewenangan istimewa di bidang pertanahan serta menjaga kebudayaan khususnya keberadaan Kasultanan Ngayogyakarta dan juga menjaga keseimbangan pembangunan dalam rangka pengembangan perencanaan pembangunan di masa yang akan datang.

Atas keputusan hakim tersebut, Handoko menyampaikan akan mengambil langkah banding. (*)

 

Editor: Fairuz Husaini

 

 

Tinggalkan Komentar