Friday, December 14, 2018
Home > Headline > Gerakan Tolak Kampanye di Tempat Ibadah Di Mataram Naikan Pamor Muhammad Zainul Majdi di Pentas Nasional
HeadlinePolitik

Gerakan Tolak Kampanye di Tempat Ibadah Di Mataram Naikan Pamor Muhammad Zainul Majdi di Pentas Nasional

BEBERAPA organisasi masyarakat (Ormas) memasang spanduk di menara Islamic Center Masjid Hubbul Wathon, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat NTB), Jum’at (16/2/2018). Mereka menolak kampanye di masjid dan tempat tempat ibadah selama pemilihan kepala daerah (pilkada) di NTB.

Ini adalah gerakan yang sangat bagus. Setidaknya ada dua keuntungan yang diambil bila gerakan ini berhasil.

Pertama, gerakan ini akan membawa pengaruh yang positif bagi situasi politik di Indonesia, terutama menjelang Pilkada 2019. Kita sudah belajar bagaiman politisasi di tempat ibadah khususnya mesjid sangat buruk akibatnya. Pemilihan gubernur di DKI Jakarta tahun 2017 adalah pelajaran yang sangat berharga yang bisa diambil hikmahnya akibat penggunaan politik identitas yang menggunakan isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Kita masih ingat pemilihan gubernur DKI waktu itu menampilkan tiga pasang calon gubernur yaitu pasangan pertahana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Djarot Syaiful Hidayat,  Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, dan Agus Harimurty Yudhoyono dan Silvi. Pemilihan berlangsung dua putaran.

Sejak awal kampanye putaran pertama serangan terhadap Ahok sudah mengarah ke isu SARA.

Khusus isu agama, Ahok diserang lewat khotbah-khotbah pemuka agama di mesjid-mesjid. Pendukung Agus maupun Anies menggunakan isu agama untuk menyerang Ahok yang kebetulan beragama Kristen Protestan. Dalil-dalil Quran tentang larangan bagi kaum Muslim untuk  mendukung atau memilih pemimpin non-Muslim. Kampanye dilakukan di mesjid-mesjid setiap sholat subuh atau Juma’at.

Umat Muslim dicekoki untuk tidak  memilih pemimpin non-Muslim, betapapun baiknya dia.

Ahok, meskipun beragama Kristen tapi banyak memakmurkan mesjid. Dia membangun mesjid dimana-mana termasuk di komplek kantor Gubernur DKI yang dulu hanya berupa mushola kecil. Padahal gubernur-gubernur sebelum Ahok adalah Muslim, tapi tidak pernah terpikirkan untuk membangun mushola itu menjadi mesjid yang megah seperti yang dilakukan Ahok.

Ahok juga mengirim pengurus mesjid atau marbot ke Mekkah untuk umroh. Sejak 2014  sampai 2016  Ahok sudah memberangkatkan setidaknya 120 marbot mesjid untuk umroh. Tapi semua upaya Ahok dianggap sia-sia karena dia seorang non-Muslim.

Bahkan, ketika putaran kedua dimenangkan oleh Anies dan Ahok, pendukung Anies makin menjadi-jadi. Mereka bahkan sampai mengancam pendukung Ahok yang beragama Islam tidak akan disholatkan jenasahnya jika mereka meninggal dunia. Dan itu betul-betul dilaksanakan.

Jenazah seorang nenek berusia 78 tahun ditelantarkan oleh masyarakat sekitar di Setiabudi, Jakarta Selatan. Pasalnya, sang nenek memilih Ahok saat Pilkada DKI putaran pertama. Jelas ini sangat menakutkan bagi pemeluk Islam lainnya.

Akibatnya memang dahsyat. Anies menang mutlak.

Kampanye di mesjid bisa berhasil dilakukan di Jakarta padahal Jakarta adalah ibu kota yang sangat pluralis.

Gerakan tolak kampanye di tempat ibadah seperti yang terjadi di Mataram sungguh luar biasa mengingat penduduknya yang mayoritas Muslim,  yaitu 82,48%. Bila gerakan ini bisa dilakukan di wilayah dengan populasi mayoritasnya adalah umat Islam, maka ini menjadi contoh yang bagus untuk kota-kota lain di seluruh Indonesia. Sudah saatnya politik identitas seperti penggunaan isu SARA harus dihentikan karena itu bisa memecah belah bangsa. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang pluralis dengan berbagai perbedaan suku bangsa, agama dan bahasa  yang hidup rukun sejak dulu.

Selain itu, gerakan tolak kampanye di tempat ibadah di Mataram sekaligus menaikkan citra provinsi  NTB mengingat Mataram adalah ibu kota NTB. Jelas ini berpengaruh kepada citra gubernur NTB Muhammad Zainul Majdi atau yang sering dipanggil dengan Tuan Guru Bajang. Bila gerakan tolak kampanye di tempat ibadah ini berhasil mempengaruhi kota-kota di seluruh Indonesia, otomatis citra Gubernur yang diusung partai Demokrat ini bisa naik pamornya ke tingkat nasional.

Sekarang saja nama nama Muhammad Zainul mulai disebut-sebut sebagai salah satu kandidat wakil presiden yang potensial. Dari hasil Survey Lingkaran Indonesia, misalnya, nama Muhammad Zainul dan Muhaimin Iskandar, Ketua Partai Kebangkitan Bangsa, sebagai kandidat wakil presiden yang potensial pada Pilpres 2019 dengan latar belakang agama. Muhammad Zainul adalah seorang penghapal Quran atau hafizh Quran. Dia juga lulusan Universitas Kairo di Mesir. Jadi pengetahuan agamanya tidak diragukan lagi.

Bila gerakan tolak kampanye di tempat ibadah ini berhasil, tentu citra Muhammad Zainul bisa semakin moncer. Dia akan dikenal sebagai tokoh yang tidak hanya agamis tapi juga nasionalis. Tentu ini modal yang bagus untuk dia untuk maju menjadi calon wakil presiden pada Pilpres 2019.

 

Oleh Fairuz Husaini

 

 

Tinggalkan Komentar