Friday, December 14, 2018
Home > Headline > Calon Kepala Daerah Ditangkapi, Bukti KPK Ikut Hadirkan Pemimpin Lurus
HeadlineHukum

Calon Kepala Daerah Ditangkapi, Bukti KPK Ikut Hadirkan Pemimpin Lurus

DI tengah-tengah serangan dari segelintir politikus di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) justeru menggila dalam bekerja menangkapi kepala daerah maupun calon kepala daerah yang bermental dan berperilaku bengkok dalam beberapa minggu belakangan ini.

Langka KPK ini kembali mengingatkan publik akan ucapan yang sering dilontarkan mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama akrab disapa Ahok bahwa setiap calon pemimpin harus membuktikan asal-usul harta mereka.

Pembuktian harta ini penting sebagai alat ukur untuk menjamin bahwa demokrasi akan berjalan secara adil, jujur, dan seimbang. Artinya, calon kepala daerah yang gagal membuktikan asal-usul hartanya secara transparan maka mereka layak digugurkan.

Lalu apa pentingnya pembuktian asal-usul harta calon pemimpin dan yang sudah purna tugas?

Harta yang digenggam calon pemimpin adalah pangkal dari semua persoalan yang akan berdampak kepada kinerja pelayanan yang bermuara kepada keadilan sosial.

Seorang calon pemimpin yang meraih harta dengan tidak jujur cenderung akan menggunakan harta mereka untuk mendanai kegiatan pemenangan dengan segala caranya. Hitung-hitung, dia tidak akan rugi jika kemudian upayanya meraih kekuasaan ternyata gagal, karena harta yang dia gunakan berasal dari hasil ilegal.

Dan, ketika upayanya meraih kekuasaan berhasil, seorang pemimpin itu sudah pasti akan  tersandera oleh kepentingan besar dalam rangka  mengembalikan biaya kampanye yang telah dia hambur-hamburkan. Di situlah lingakaran korupsi kemudian menggelinding terus tiada henti.

Uang rakyat yang disetor melalui pajak, retribusi, dan segala jenisnya, dalam bentuk APBN maupun APBD, tidak bakal digunakan sesuai kepentingan rakyat, tetapi akan menjadi bahan rebutan oleh kepala daerah bersama birokrasinya.

Inilah yang kemudian menjawab tentang benarnya pepatah  yang sering dilontarkan Ahok, “jika kepalanya lurus maka bawahnya juga lurus, dan jika kepalanya bengkok maka bawahnya juga bengkok.”

Dan, sepak terjang KPK dalam menangkapi calon kepala daerah maupun yang masih menjabat kepala daerah akhir-akhir ini layak diapresiasi publik. Lembaga ini justeru ingin membersihkan calon pemimpin yang bengkok-bengkok untuk kemudian menghadirkan pemimpin yang lurus sepak terjangnya.

Pemimpin yang lurus sungguh penting dihadirkan di masyarakat agar mereka bisa bekerja dengan jiwa melayani bukan menggerogoti sumber daya yang ada.

Sudah terlalu lama masyarakat mendapat kebohongan dari partai politik maupun orang-orang yang mengaku sebagai pemimpin yang bisa membawa pada kemajuan bangsa dan negara.

Lalu, apakah calon kepala daerah yang tidak tertangkap KPK berarti mereka jujur dan lurus?

Jawabannya belum tentu. Bisa saja KPK belum menjangkau kepada mereka, karena keterbatasan sumber daya manusia. Atau juga karena mereka belum pada titik apesnya.

Tetapi, langkah KPK sekarang ini setidaknya telah memberi sumbangan berarti dalam membersihkan parasit yang berpotensi membahayakan kelangsungan hidup demokrasi dan keadilan.

Jadi, KPK kembali membuktikan kepada publik bahwa mereka bekerja keras menghadirkan pemimpin yang lurus agar bisa bekerja lurus mengadiministrasi keadilan sosial. (*)

 

Oleh Krista Riyanto

 

 

Tinggalkan Komentar