Friday, December 14, 2018
Home > Hukum > Cagubnya Kena OTT KPK, Habis Harapan PDIP Menang di NTT
Hukum

Cagubnya Kena OTT KPK, Habis Harapan PDIP Menang di NTT

BUPATI Ngada Marianus Sae terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari Minggu (12/02/2018). Marianus juga calon gubernur NTT yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIO) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Marianus berpasangan dengan Emilia J Nomleni sebagai calon wakil gubernurnya.

Marianus-Emilia akan bersaing dengan tiga pasang calon lainnya yakni Esthon Leyloh Foenay dan Christian Rotok yang diusung Partai Gerindra dan PAN; Benny Kabur Harman dan Benny Alexander Litelnoni yang diusung Partai Demokrat, PKPI, dan PKS; serta Victor Bungtilu Laiskodat dan Josef Nae Soi yang diusung Partai Golkar, Partai Nasdem, dan Partai Hanura.

Penetapan calon kepala daerah oleh KPUD akan digelar pada Senin (12/2/2018), artinya Marianus ditangkap sehari sebelum penetapan calon tersebut.

Memang berdasarkan ketentuan yang diatur dalam peraturan KPU No. 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupatai, Wali Kota dan Wakil Wali Kota disebutkan bahwa seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka masih bisa mendaftar sebagai peserta pemilu sepanjang belum ada keputusan hukum menjadi terpidana.

Artinya Marianus masih bisa maju dalam Pilkada Gubernur NTT tapi siapa yang akan memilih cagub yang ditangkap KPK karena korupsi? Rakyat tentu tidak mau memilih kepala daerah yang jelas-jelas terlibat korupsi. Artinya tidak ada harapan bagi PDIP untuk memenangkan Pilkada Gubernur NTT. Padahal, suara PDIP di provinsi NTT kedua terbesar setelah Golkar. PDIP memiliki 10 kursi di DPRD provinsi NTT, hanya selisih satu kursi dengan Golkar yang memiliki 11 kursi dari total 63 kursi. Sia-sia saja.

Ini pelajaran penting buat PDIP untuk lebih berhati-hati memilih calon kepala daerah. Seharusnya rekam jejak calon kepala daerah menjadi pertimbangan sebelum memutuskan untuk mengusung mereka. Calon kepala daerah yang bermasalah seharusnya tidak layak diusung. Marianus misalnya pernah memerintahkan petugas Satuan Polisi Pamong Praja untuk memblokir Bandara Turelelo Soa hanyakarena tidak mendapat tiket pesawat Merpati Nusantara Airlines rute Kupang-Bajawa. Tindakan kontroversial itu dilakukan Marianus pada 21 Desember 2013 silam.

Akibat tindakan itu, pesawat Merpati rute penerbangan Kupang-Bajawa yang mengangkut 54 orang penumpang tidak bisa mendarat. Pesawat tersebut akhirnya terpaksa kembali ke Bandara El Tari, Kupang. Demikian pula dengan pesawat Merpati nomor penerbangan 6516 dari Kupang-Soa batal mendarat di Bandara Turelelo-Soa. Bandara ini diblokade mulai pukul 06.15 Wita hingga pukul 09.00 Wita. Tindakan Marianus ini bisa dikategorikan sebagai abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan. Mentang-mentang dia seorang kepala dearah dia menggunakan kekuasaan semaunya untuk kepentingan pribadi.

Padahal dia seorang Bupati, bagaimana kalau dia menjadi gubernur? Bisa-bisa dia perintahkan anak buahnya untuk menutup bandara El Tari. Bayangkan berapa penerbangan yang akan tertunda atau bahkan gagal terbang dan mendarat? Berapa kerugian yang akan ditanggung akibat egoisme seorang kepala daerah?

Sudah jelas rekam jejaknya minus tapi tetap saja PDIP mengusung Marianus. Memangnya tidak ada kandidat lain yang lebih baik? Masih banyak kader PDIP yang kompeten dan berintegrasi. Jelas ini sebuah keteledoran kalau bukan dibilang kesalahan. Akibatnya PDIP harus membayar mahal.

Oleh Fairuz Husaini

 

Tinggalkan Komentar