Friday, December 14, 2018
Home > Hukum > Bupati Jombang Ditangkap KPK, Ibarat Membuang Benih Kotor agar Tidak Menjadi Parasit  
Hukum

Bupati Jombang Ditangkap KPK, Ibarat Membuang Benih Kotor agar Tidak Menjadi Parasit  

PERISTIWA penangkapan Bupati Jombang, Jawa Timur, Nyono Suharli Wihandoko oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sabtu (3/2/2018) dengan dugaan menerima suap, punya efek positif, baik secara hukum maupun politis.

Secara hukum, penangkapan ini bisa dimaknai sebagai keseriusan KPK membersihkan figur dari tindakan curang yang akan menggunakan uang hasil korupsi –termasuk suap untuk membiayainya dalam pemilihan kepala daerah.

Nyono Suharli Wihandoko bersama pasangannya, Subaidi Muchtar sekarang sedang mengikuti pemilihan kepala daerah di Jombang. Mereka diusung oleh Golkar, Nasdem, PKS, PAN, dan PKB.

Setiap figur yang menggunakan uang hasil korupsi untuk kegiatan politik sudah bisa dipastikan dia akan berlaku curang dalam proses politiknya, dan juga akan berlaku korup manakala dia berkuasa kelak.

Sudah bukan rahasia lagi bahwa proses politik pada kegiatan demokrasi seperti pemilihan kepala daerah sering dibarengi suap atau mahar dari bakal calon kepada partai politik. Dan, figur yang paling potensial untuk menjalankan tradisi suap seperti itu biasanya adalah petahana, karena dia punya akses ke anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) maupun  proyek pembangunan di daerahnya.

Ketika awal mulanya sudah berlaku suap dan menjalankan uang hasil korupsi untuk kegiatan politiknya maka calon itu akan melakukan korupsi yang lebih besar lagi ketika berkuasa mengelola uang rakyat. Dia pasti akan menjalankan harus untung berlipat ganda pada saat berkuasa.

Jika demikian jadinya tindakan KPK dalam menangkapi calon kepala daerah terindikasi korup sudah paling tepat. Tindakan KPK ini ibarat membunuh benih-benih kotor agar tidak tumbuh berkembang menjadi penguasa atau pemimpin zalim yang hanya bisa menghabiskan uang rakyat tanpa ada hasilnya.

Dengan pemilihan kepala daerah serentak yang demikian banyak, sudah semestinya KPK harus diperkuat di setiap daerah. Harapannya, semakin banyak calon kepala daerah korup yang ditangkapi agar uang rakyat yang terkumpul dalam bentuk APBD selamat dari perilaku pencuri berbaju pejabat.

Setiap calon kepala daerah yang menjalankan politik suap tidak bisa lagi diampuni, karena dia akan merusak asas jujur dan adil dalam kontes politik, sehingga merugikan lawannya yang jujur dan bersih. Dia akan menggunakan uang korupsinya untuk membunuh setiap lawannya yang jujur dengan segala caranya. Dan, ketika menang, rakyat tak akan kebagian apa-apa. (*)

 

Oleh Krista Riyanto

 

Tinggalkan Komentar