Friday, December 14, 2018
Home > Hukum > Aturan Mengundurkan Diri Anggota TNI-Polri Saat Nyalon Pilkada
HukumPolitik

Aturan Mengundurkan Diri Anggota TNI-Polri Saat Nyalon Pilkada

JAKARTA – Pemilihan kepala daerah (pilkada) tak saja menarik perhatian warga sipil berbagai profesi, namun pula anggota dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polri. Lantas bagaimana aturan keharusan mengundurkan diri bagi calon yang berlatar belakang aktif sebagai anggota TNI dan Polri?

Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu mengatakan UU No.10 Tahun 2016 tentang Pilkada sudah gamblang mengatur hal tersebut. Ketika calon yang berlatar belakang anggota TNI ataupun Polri sejak ditetapkan secara resmi sebagai calon pasangan kepala daerah di tingkat kabupaten dan provinsi wajib mundur dari kesatuan korpsnya.

“Kalau masih bakal calon tidak ada aturan baku di UU atau peraturan lainnya harus mundur. Tetapi, setelah ditetapkan secara resmi sebagai calon pasangan kepala daerah, maka segera diproses pemberhentian resmi,” kata politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu seperti dikutip hukumonline.com.

Senada, Anggota Komisi II DPR Hetifah Sjaifudin menerangkan menjadi keharusan bagi anggota TNI dan Polri yang maju dalam perhelatan pencalonan Pilkada mundur dari kesatuannya sejak ditetapkan sebagai pasangan calon. Aturan ini disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf t UU Pilkada.

Pasal 7 UU Pilkada

(2) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: t. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan; dan

Aturan itu dinilai sejalan dengan UU No.2 Tahun 2002 tentang Polri dan UU No.34 Tahun 2004 tentang TNI yang mengharuskan anggota Polri dan TNI mengundurkan diri ketika menjadi hendak menduduki jabatan non-Polri/TNI. Seperti diketahui, ajang Pilkada serentak 2018 terdapat sejumlah nama anggota Polri yang ikut pencalonan kepala daerah di sejumlah daerah.

Yakni, Kapolda Kalimantan Timur Irjen Pol Safaruddin, Wakil Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri, Anton Charliyan, dan Komandan Brimob Murad Ismail. Ketiganya maju dalam pilkada setelah diusung PDI Perjuangan. Safaruddin diusung menjadi bakal calon gubernur Kalimantan Timur dan wakilnya belum diumumkan. Kemudian, Murad Ismail diusung sebagai bakal calon gubernur Maluku. Sedangkan, Anton Charliyan diusung sebagai bakal calon wakil gubernur Jawa Barat mendampingi TB Hasanuddin.

Pasal 28 ayat (3) UU Polri menyebutkan, “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian”. Sedangkan Pasal 47 UU TNI menyebutkan, “Prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan”.

Politisi Partai Golkar itu menilai UU Polri dan UU TNI yang mengharuskan anggotanya mundur ketika maju dalam Pilkada sebagai bentuk sikap netral Polri/TNI, sehingga tegas melarang anggota TNI dan Polri berpolitik praktis. Menurutnya, aturan harus mundur tersebut konsekuensi bagi anggota aktif TNI-Polri yang ingin berpolitik praktis untuk mendapatkan jabatan sipil. “Kita ingin TNI-Polri netral di Pilkada maupun Pemilu,” ujarnya.

TNI, diketahui memiliki buku saku tentang netralitas TNI. Buku tersebut mengatur tentang berbakai netralitas TNI dalam berbagai kegiatan politik praktis. Kemudian mengatur ketentuan keharusan mundur dari dinas aktif bila adanya anggota mengikuti Pemilu atau Pilkada.

Ketentuan mundur sesuai dengan ketentuan Surat Telegram Panglima TNI No. RTR/546/2006 tertanggal 22 Agustus 2006. Kemudian pula mengatur implementasi pelaksanaan netralitas. Hingga, penekanan soal larangan bagi prajurit TNI sepanjang penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada melakukan politik praktis. (*)

Tinggalkan Komentar